LAPORAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN 
REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH  KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH  KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2018

 Laporan Pelayanan Informasi Publik dan Register Permohonan Informasi Publik  
Pemerintah  Kabupaten Magelang Tahun 2018

I.	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
a.	Kebijakan
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). 	
Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah  Kabupaten Magelang menerbitkan  Peraturan  Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.  
Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah  Kabupaten Magelang    sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola  informasi  dan  dokumentasi,  sehingga  jika  ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya  Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :  180.182/41/KEP/15/ 2018 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai revisi atas Keputusan Bupati Magelang Nomor : 138.45/ 229 /KEP/32/2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/32/KEP/15/2018 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk Daftar  Informasi yang Dikecualikan telah selesai proses Uji Konsekuensi dan segera akan dikonsultasikan kepada Komisi Informasi Jateng untuk mendapatkan review dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magelang. 
Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  berkomitmen untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi public, dan senantiasa terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyebarluasan informasi publik. 
Sesuai dengan  Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :  180.182/41/KEP/15/ 2018 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang,  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magelang. 

b.	Sarana dan Prasarana
Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah  Kabupaten Magelang telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten Magelang dan juga ada di masing-masing PPID Pembantu. Pemerintah Kabupaten Magelang juga telah mengadakan sarana akses dan pelayanan informasi publik berbasis web atau media baru melalui portal ppid.magelangkab.go.id.

c.	Kondisi Sumber Daya Pengelola
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Magelang, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu.
Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah  Kabupaten Magelang dikelola Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, dan dibantu Staf Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. 
Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh  pada website PPID milik Pemerintah  Kabupaten Magelang dengan alamat   http://ppid.magelangkab.go.id/. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Magelang , PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.
d.	Anggaran dan Penggunaannya
Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah  Kabupaten Magelang pada tahun 2018 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID,  uji konsekuensi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.
e.	Kegiatan yang dilaksanakan
Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman  tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2018 antara lain :
1.	Rapat Koordinasi PPID Dalam Rangka Pelayanan Informasi atas permintaan dari Koalisi Masyarakat Masyarakat Hijau Indonesia Semarang
2.	Rapat Koordinasi PPID Dalam Rangka Pelayanan Informasi atas permintaan dari FUIMARA  Magelang pada tanggal 17 Juli 2018
3.	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi   di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang pada taggal  18 September 2018 di Ruang Bina Karya dengan peserta PPID Pembantu berupa :
a.	Sosialisasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
b.	Sosialisasi SK Bupati Magelang Nomor :  180.182/41/KEP/15/ 2018 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
4.	Bimbingan Teknis Entri Data Website PPID  Pemerintah Kabupaten Magelang    pada tanggal 2 Oktober 2018 di Ruang Bina Praja dengan peserta Petugas PPID di SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
5.	Penerimaan Tim Visitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Oktober  di Ruang Cemelang dalam rangka Monitoring dan Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah.
6.	Uji Badan Publik Monitoring dan Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah di Universitas Semarang pada tanggal 22 Nopember 2018
7.	Rapat Koodinasi Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2018 di Ruang Rapat Wakil Bupati Magelang.

Penilaian Pemeringkatan badan publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah  pada Kabupaten/Kota se  Jawa Tengah dilakukan pada bulan Maret hingga November 2018 yang terdiri dari penilaian situs web, penilaian kuesioner penilaian mandiri, dan visitasi/kunjungan lapangan dan presentasi terbuka, serta presentasi akhir. 

Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan pada Malam Penghargaan Pemeringkatan Badan Publik pada tanggal 7 Desember  2018 Pemerintah Kabupaten Magelang (PPID Utama)  dan PPID Pembantu RSUD Muntilan  mendapat  penghargaan untuk Kategori CUKUP INFORMATIF 

HASIL PEMERINGKATAN  KETERBUKAAN INFORMASI   BADAN PUBLIK  TINGKAT PROVINSI  JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF, MENUJU INFORMATIF TAHUN 2018

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI	
1	Pemerintah Kabupaten Magelang (PPID Utama)	66,6	Cukup Informatif 	
2	PPID Pembantu RSUD Muntilan  	57,3	Cukup Informatif 	
II.	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi
Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah  Kabupaten Magelang  dihimpun di Bidang  Komunikasi dan Informasi Publik dan di masing-masing PPID Pembantu. Untuk Dokumentasi Informasi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 
Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi  publik; dan (2) menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang  dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Media  Keterbukaan Informasi Publik

Penggunaan Media Online
Media online memegang peranan penting dalam pengelolaan maupun pelayanan informasi publik. Media online memiliki kapasitas storage data yang besar, memungkinkan pengiriman/transmisi data dalam waktu singkat, menciptakan portal/saluran informasi, mengembangkan jejaring data, serta yang terpenting adalah memangkas birokrasi bagi warga dalam mengakses informasi publik yang dibutuhkan. Berkaca pada manfaat-manfaat tersebut, maka media online (serta platform digital) menjadi salah satu ujung tombak Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Magelang.
Website Pemerintah Kabupaten Magelang  yang beralamat di http://magelangkab.go.id/  merupakan medium informasi yang dapat diakses oleh publik. Guna memenuhi standar-standar Keterbukaan Informasi Publik, maka website Pemerintah Kabupaten Magelang  menyajikan informasi publik berupa profil organisasi, struktur kelembagaan, sejarah kelembagaan, berikut program  kerja, laporan  pengumuman fasilitas publik, kemajuan/progress proyek dan sebagainya. Suplai informasi bersumber  dari  seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang. 
Tahun  ini, http://magelangkab.go.id/ telah mencatat jumlah kunjungan  1.964.946 orang. Landing page http://magelangkab.go.id/ memiliki sejumlah menu yaitu Halaman Utama, PPID, Transparansi Keuangan, Layanan Publik, Pengadaan Secara Elektronik, Produk Hukum, Media Informasi, Aplikasi E-Gov, Wisata Magelang, website SKPD, Sistem Informasi Desa, Statistik dan Layanan Pengaduan.
Untuk kecepatan penyebaran  informasi publik     Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki Portal Berita Daerah beritamagelang.id, yang menyuguhkan  berbagai   menu News, Pemerintahan, Kesehatan, Edukasi, Olah Raga, Wisata, Tehnologi, Pemilu dan Bencana. 

Penggunaan Media Sosial
Disamping melalui media online beritamagelang.id dan portal ppid.magelangkab.go.id; Pemerintah Kabupaten Magelang secara aktif juga menyampaikan informasi public, pemerintahan dan pembangunan terkini melalui beberapa media social, yaitu facebook, Instagram, dan twitter serta kanal youtube. Beberapa SKPD dan Pemerintah Desa pada Pemerintah Kabupaten Magelang juga telah secara aktif menyampaikan informasi public, menerima dan menindaklanjuti keluhan/aduan/usulan masyarakat yang disampaikan melalui media social. Media social Pemerintah Kabupaten Magelang juga terkoneksi dengan tagar twitter #KemalaJateng.

Penggunaan Media Cetak
Media cetak dalam era sekarang ini tetap terhitung powerful mengingat media cetak memiliki segmen pembaca tersendiri. Majalah Suara Gemilang  mengusung konsep pemberitaan yang semi formal. 
Majalah Suara Gemilang tidak bersifat teknis seperti jurnal ilmiah. Isinya bersifat ringan dan mudah untuk dikonsumsi pembaca awam seperti halnya majalah umum di pasaran. Majalah Suara Gemilang  mengusung gaya penulisan populer dimaksudkan agar bisa diterima masyarakat luas juga. Semangatnya agar majalah ini juga bisa menjadi media bagi masyarakat/stakeholder Pemerintah Kabupaten Magelang  untuk menyuarakan aspirasinya dan bukan hanya bersifat pemberitaan satu arah. Karena itu dalam kontennya majalah Suara Gemilang  juga mengambil narasumber dari luar. Rubrikasi Majalah Suara Gemilang  meliputi :   Laporan Utama yang mengupas isu-isu strategis yang sedang berkembang, Karikatur, Refleksi, Laporan Khusus, Kesehatan, Ekonomi, Bisnis, Pertanian, Pendidikan, Kolom, Wisata Budaya, Parlementaria, Profil, Milangkori, Kilas Nusantara dan Jepret.
Majalah Suara Gemilang  menyasar target pembaca yang jelas yaitu  masyarakat Kabupaten Magelang. Majalah Suara Gemilang terbit setiap bulan dengan Oplah perbulan 1.500 eksemplar, dan total oplah dalam 1 tahun (12 edisi) mencapai 18.000 eksemplar. Distribusi langsung:  kepada SKPD, Kecamatan dan Desa/kelurahan, DPRD, Lembaga Organisasi di Kabupaten Magelang, Bupati/Walikota dan Diskominfo se-Jawa Tengah, beberapa Kementerian dan Lembaga Negara, serta  dibagikan saat event-event  pemerintah Kabupaten Magelang. Majalah Suara Gemilang secara rutin juga tersaji pada beberapa pojok baca di RSUD Muntilan, Samsat, Radio gemilang, BUMD Kab. Magelang dan beberapa Lembaga lainnya.

Penggunaan Media Elektronik
Pemerintah Kabupaten Magelang juga memiliki media elektronik sebagai wahana pelayanan informasi publik. LPPL Radio Gemilang yang mengudara pada frekuensi 96.8 FM dan beralamat di Jl. Pemuda Barat No. 1 Pucungrejo Muntilan. Melalui media radio ini berbagai informasi publik disiarkan baik dalam bentuk berita, talkshow/dialog, maupun iklan layanan masyarakat, disamping juga memberikan hiburan bagi masyarakat. Beberapa program khusus yang menyajikan informasi public terkini juga tersaji secara rutin dalam setiap harinya, yaitu : Gemilang Info, Kalitan (Kajian dan Layanan Informasi pemerintahan), dan Editorial Kalitan. 

Penggunaan Media Tradisional
Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media Tradisional yang dilaksanakan melalui Pertunjukan Rakyat, menjadi efektif karena menyampaikan informasi melalui media yang hidup dan berkembang di masyarakat dengan media yang dekat dan digemari oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Magelang.

III.	Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan PublikTahun 2018

RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI 2018	
SAMPAI BULAN DESEMBER 2018	
						
NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN DITOLAK	
1	APRIL	1	 	1	Persyaratan tidak lengkap	
2	JULI	1	 	1	Memenuhi kategori informasi yang dikecualikan	
3	SEPTEMBER	2	2	 	 	
4	NOPEMBER	1	1	 	 	
5	DESEMBER	1	1	 	 	
JUMLAH	6	4	2	 	

TABEL STATISTIK PENGUNJUNG WEBSITE  PEMERRINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2018	
	
NO	MENU	 JUMLAH  		NO	MENU	 JUMLAH  	
A	Wisata Kab.Magelang	       193,577.00 		G	Kelompok Kecamatan	 	
B	Halaman Utama 	       337,560.00 		 	1	Kec.Srumbung	             8,108.00 	
C	JDIH Magelang 	         21,449.00 		 	2	Kec.Ngluwar	           10,404.00 	
D	Website SKPD 	         17,192.00 		 	3	Kec.Salam	             7,864.00 	
 	1	BKPPD	       187,984.00 		 	4	Kec.Dukun	             7,243.00 	
 	2	BPPKAD	         17,938.00 		 	5	Kec.Sawangan 	           14,954.00 	
 	3	BAPPEDA DAN LITBANGDA	         33,912.00 		 	6	Kec.Muntilan 	           11,238.00 	
 	4	RSUD MUNTILAN	         96,195.00 		 	7	Kec.Borobudur	             9,613.00 	
 	5	 BPBD	         29,849.00 		 	8	Kec.Pakis	                 397.00 	
 	6	 SETWAN	            8,369.00 		 	9	Kec.Tegalrejo	             6,603.00 	
 	7	INSPEKTORAT	         17,203.00 		 	10	Kec.Candimulyo	             8,507.00 	
E	Kelompok Dinas	 		 	11	Kec.Mertoyudan	                 778.00 	
 	1	DISPETERIKAN	         28,823.00 		 	12	Kec. Salaman	             2,236.00 	
 	2	DISTANPANGAN	         83,974.00 		 	13	Kec. Tempuran	             6,545.00 	
 	3	DPUPR	            4,669.00 		 	14	Kec. Kajoran	             9,717.00 	
 	4	DPRKP	         61,543.00 		 	15	Kec. Grabag	             8,517.00 	
 	5	DISPERMADES	            7,125.00 		 	16	Kec. Mungkid	             3,848.00 	
 	6	DISPARPORA	       189,228.00 		 	17	Kec. Kaliangkrik	             8,043.00 	
 	7	DLH	            2,194.00 		 	18	Kec. Bandongan	             6,392.00 	
 	8	DISKOMINFO	         57,152.00 		 	19	Kec. Ngablak	             7,613.00 	
 	9	DISPERINNAKER	         33,673.00 		 	20	Kec. Windusari	             6,634.00 	
 	10	DISDAGKOPUKM	         23,064.00 		 	21	Kec. Secang	             7,571.00 	
 	11	DPMPTSP	         24,938.00 		H	Kelompok Kelurahan	 	
 	12	DISDIKBUD	         10,145.00 		 	1	Kel. Mendut 	             6,734.00 	
 	13	DISHUB	         33,454.00 		 	2	Kel. Sawitan 	             3,804.00 	
 	14	DISDUKCAPIL	         46,362.00 		 	3	Kel. Sumberrejo	             3,067.00 	
 	15	SATPOL PP DAN PK	         18,347.00 		 	4	Kel. Secang	             2,637.00 	
 	16	DISPUSPA	            5,643.00 		G	Kelompok SETDA	        201,520.00 	
 	17	DINSOS	            2,797.00 		TOTAL PENGUNJUNG	     1,964,946.00 	

IV.	

V.	Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah belum semua pejabat/aparat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus beberapa ketentuan dan peraturan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.
Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah  Kabupaten Magelang adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Magelang sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk secara rutin menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik. 
Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Kabupaten Magelang, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2018  yang dilayani melalui Website  http://magelangkab.go.id/ dan http://ppid.magelangkab.go.id/ serta email  ppid@magelangkab.go.id.

VI.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik,  direncanakan pada tahun 2019 akan dilakukan 2  kali pelaksanaan penguatan kelembagaan PPID Utama maupun PPID Pembantu, serta rapat koordinasi Tim PPID Utama sebanyak 4 kali Rapat Koordinasi Teknis terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik serta Monitoring dan Evaluasi.
VII.	Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah  Kabupaten Magelang, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pembantu dapat memberikan dokumen- dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi  publik di Pemerintah Pemerintah Kabupaten Magelang  sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.